Penyadapan komunikasi elektronik tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah dapat menimbulkan persoalan serius mengenai perlindungan privasi, keamanan informasi, serta akuntabilitas penggunaan kewenangan negara. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika teknologi intersepsi berada dalam lingkungan institusi penegak hukum. Penelitian ini mengkaji aspek hukum dari pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia dan sejumlah pejabat pada November 2026. Fokus kajian meliputi batas kewenangan intersepsi, akses terhadap sistem elektronik, pengelolaan bukti digital, pertanggungjawaban individual, serta pembedaan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan tindak pidana makar. Kajian dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membedakan informasi publik yang diberitakan, dugaan yang memerlukan pembuktian, dan kesimpulan hukum yang menjadi wewenang peradilan.

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Data Komnas Perempuan (CATAHU 2025) menunjukkan bahwa dari 1.091 kasus KBGO, sebanyak 977 kasus (90%) merupakan KBGO bersifat seksual. Sementara itu, data SAFEnet (2024) mencatat 1.902 laporan, dengan 23,24% korban adalah anak-anak. Meskipun Indonesia telah memiliki UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang secara khusus mengatur KSBE, implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Riset ini bertujuan memetakan titik-titik terputus (disconnects) dalam rantai perlindungan hukum korban KSBE di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris (sosio-legal) dengan metode analisis dokumen dan studi literatur, riset ini mengidentifikasi tiga area kesenjangan utama: (1) konflik norma antara UU TPKS dan UU ITE dalam praktik penegakan hukum; (2) kesenjangan kapasitas aparat penegak hukum dan layanan forensik digital di daerah; (3) ketidakjelasan batas tanggung jawab platform digital. Riset ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, dan penetapan standar tanggung jawab platform yang terukur. Riset ini disusun oleh Ujang Trisno sebagai Direktur Riset Data Cyber Indonesia.

Kemampuan AI generatif dalam menghasilkan teks yang meyakinkan telah menjadi pedang bermata dua di bidang keamanan informasi. Di satu sisi, AI mempercepat analisis dan deteksi ancaman. Di sisi lain, fenomena halusinasi AI—di mana model menghasilkan informasi yang salah namun terlihat sangat kredibel—menciptakan risiko baru yang serius. Riset ini bertujuan menganalisis risiko halusinasi AI terhadap keamanan informasi melalui pendekatan literatur-kontekstual. Metode yang digunakan adalah Analisis Literatur Berbasis Risiko (Risk-Based Literature Analysis), yang menggabungkan sintesis literatur, pemetaan risiko, dan analisis kasus kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa halusinasi AI dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat risiko: (1) Kesalahan Informasi Ringan (misalnya salah menyebutkan tanggal CVE); (2) Fabrikasi Referensi dan Data (misalnya membuat CVE fiktif atau referensi palsu); dan (3) Eksploitasi Aktif (misalnya Slopsquatting, yaitu eksploitasi halusinasi paket perangkat lunak). Studi empiris juga menunjukkan bahwa manusia sulit mendeteksi halusinasi karena bias kognitif terhadap teks yang meyakinkan. Riset ini menyimpulkan bahwa halusinasi AI harus diperlakukan sebagai risiko keamanan kritis, bukan sekadar cacat produk, dan merekomendasikan penerapan protokol verifikasi berlapis serta pelatihan kritis bagi analis keamanan. Riset ini disusun oleh Ujang Trisno sebagai Direktur Riset Data Cyber Indonesia.

Sistem Pemantauan Karhutla Berbasis Satelit dan Kecerdasan Buatan: Evaluasi Integritas Data dan Kerentanan Informasi di Indonesia